Category: Law

Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Perkenalan Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan suatu kondisi (keadaan) yang mendesak yang menjadi sebab perlu atau tidak perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengumpulkan secara sistematis dan komprehensif berbagai peraturan tertulis di bidang hukum ekonomi syariah, sehingga menjadi salah satu unsur dalam hukum dan peraturan (nasional). Gagasan kodifikasi hukum ekonomi syariah telah mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya peminat dan pemerhati hukum ekonomi syariah, sehingga topik ini bermaksud untuk membahas sejauh mana gagasan kodifikasi hukum ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam kerangka nasional. sistem legislasi. Beberapa fakta objektif penerapan sistem ekonomi syariah yang mendorong perlunya pembentukan fundamental hukum ekonomi yang berorientasi pada…

Ilmu Hukum Dalam Perspektif Sains Modern

A.     PENDAHULUAN Ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena mengibaskan cara manusia mencari ilmu sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologi, ilmu hukum merupakan bagian dari kajian yang tidak pernah berhenti seiring dengan kemajuan teknologi dan manusia dalam kehidupan masyarakat sehingga pandangan terhadap ilmu hukum seringkali berbenturan dengan keadaan yang ada dimana kajiannya lebih integral dan bukan pada bagian ilmu yang terpisah. Hukum dalam ruang lingkup ilmu menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum, hal ini menyebabkan sarjana hukum membagi ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial. Sebagai langkah awal dalam upaya menjawab pertanyaan apakah hukum itu?, terlebih…

Pemerintah Versus Ombudsman: Apa Peran Judicial Review?

Ketika jabatan Komisioner Parlemen untuk Administrasi didirikan pada tahun 1967, jabatan itu dianggap sebagai pelengkap proses politik. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen (secara individu) untuk mengejar keluhan konstituen dan (secara kolektif) meminta pertanggungjawaban cabang eksekutif jika terjadi kegagalan administratif. Dengan demikian Ombudsman (sebagaimana Komisaris sekarang hampir dikenal secara universal) dapat membuat temuan tentang maladministrasi dan dapat merekomendasikan apa yang harus dilakukan sehubungan dengan hal tersebut, tetapi Pemerintah tidak berkewajiban menurut undang-undang untuk menerima apa yang dikatakan Ombudsman. Apakah ini berarti bahwa, sebagai masalah hukum, menteri sepenuhnya bebas untuk menolak laporan Ombudsman adalah pertanyaan yang dipertaruhkan di R.…
English ?>